JADWAL DIKLAT BIMTEK NASIONAL

Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN . TANGGAL , 17 – 20 APRIL 2017 HOTEL PURI SARON SENGGIGI JALAN RAYA SENGGIGI, LOMBOK (DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

TEKNIK PENYUSUNAN RISALAH DAN AGENDA RAPAT DAN PIDATO SERTA MANAJEMEN PERSIDANGAN. TANGGAL, 06 -09 DESEMBER 2017 HOTEL LUMINOR, JL. PECENONGAN NO. 35, JAKARTA PUSAT, (SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BENGKULU)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PENANGGULANGAN BENCANA DAN REHABILITASI PASCA BENCANA DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA SERTA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA SERTA KEARSIPAN DAN KEUANGAN. TANGGAL, 24 - 27 AGUSTUS 2017, HOTEL 88 MANGGA BESAR RAYA NO.62, JAKARTA (BPBD KABUPATEN HALMAHERA UTARA)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PERENCANAAN,PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA. TANGGAL 14 – 17 MEI 2017 HOTEL FAVE BRAGA BANDUNG (BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

KEBIJAKAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAH KEUANGAN SKPD. TANGGAL 21-23 JUNI 2017 HOTEL 88 JALAN MANGGA BESAR NO.62 JAKARTA (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KONAWE SELATAN)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BESERTA PENYAMPAIANNYA. TANGGAL 13 – 16 DESEMBER 2017 HOTEL 88 JALAN MANGGA BESAR NO.62 JAKARTA (DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMBERAMO RAYA)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010. TANGGAL 15 – 19 NOVEMBER 2017 HOTEL NAGOYA PLASA BATAM (BPKD KABUPATEN PASAMAN BARAT)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2014 DAN SISTEM PENGELOLAANNYA . TANGGAL, 23 - 26 NOVEMBER 2017, HOTEL 88 MANGGA BESAR RAYA NO.62, JAKARTA (BAPPEDA KABUPATEN SARMI)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) MENUJU OPINI WTP SERTA PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO.19 TAHUN 2016 . TANGGAL 12 – 15 OKTOBER 2017 HOTEL FABU BANDUNG (BPBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PENYUSUNAN PROFIL DESA BAGI PERANGKAT DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA. TANGGAL, 3 – 6 AGUSTUS 2017 HOTEL 88 MANGGA BESAR RAYA NO.62, JAKARTA (APARATUR DESA KABUPATEN BARITO KUALA)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

TATA CARA PENATAAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2017 DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 02 TAHUN 2017 SERTA TATA CARA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA. TANGGAL 20 - 25 AGUSTUS 2017, HOTEL THE MEDIA TOWER , JAKARTA PUSAT (KEUCHIK GAMPONG KECAMATAN TADU RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PEDOMAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKA, DPA DAN ANGGARAN KAS SKPD. TANGGAL , 21 – 24 AGUSTUS 2017 HOTEL 88, JL. MANGGA BESAR RAYA NO.62, JAKARTA (DINAS TATA KOTA KABUPATEN MIMIKA)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SESUAI PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2016 DAN PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN . TANGGAL, 21 – 24 MEI 2017. HOTEL FAVE BRAGA, BANDUNG (DPKAD KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN BPBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

MEKANISME TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN MENURUT PP NOMOR 38 TAHUN 2016. TANGGAL 25 - 28 MARET 2017, HOTEL IBIS SENEN, JAKARTA PUSAT (APARATUR KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

TATA CARA VERIFIKASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BESERTA PENYAMPAIAANNYA. TANGGAL 22 - 25 MEI 2017, HOTEL NAGOYA PLASA, BATAM (BENDAHARA SKPD KABUPATEN MAMUJU TENGAH)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN . TANGGAL 14 – 17 NOVEMBER 2017 HOTEL CAVINTON YOGYAKARTA (BPKAD KABUPATEN KUTAI BARAT)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENJA DAN RENSTRA. TANGGAL RABU - SABTU, 10 – 13 MEI 2017 HOTEL TUNJUNGAN, SURABAYA (CAMAT KABUPATEN TEBO)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

TATA CARA PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BESERTA PENYAMPAIAANNYA. TANGGAL 27 – 30 NOVEMBER 2017 HOTEL J4 ,LEGIAN KUTA BALI ( ANGKATAN II SETDA KABUPATEN MERAUKE)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS DAN MANAJEMEN ARSIP YANG DINAMIS. TANGGAL 27 – 30 NOVEMBER 2017 HOTEL J4 ,LEGIAN KUTA BALI ( ANGKATAN II SETDA KABUPATEN MERAUKE)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS DAN MANAJEMEN ARSIP YANG DINAMIS. TANGGAL 22 – 25 NOVEMBER 2017 HOTEL J4 ,LEGIAN KUTA BALI ( ANGKATAN I SETDA KABUPATEN MERAUKE)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

TATA CARA PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BESERTA PENYAMPAIAANNYA. TANGGAL 22 – 25 NOVEMBER 2017 HOTEL J4 ,LEGIAN KUTA BALI ( ANGKATAN I SETDA KABUPATEN MERAUKE)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD SE – KECAMATAN TABIR ILIR TAHUN 2017. TANGGAL 22 – 23 SEPTEMBER 2017 HOTEL CANTIKA MERANGIN (APARATUR DESA KECAMATAN TABIR ILIR KABUPATEN MERANGIN)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD SE – KECAMATAN TABIR ILIR TAHUN 2017. TANGGAL 22 – 23 SEPTEMBER 2017 HOTEL CANTIKA MERANGIN (APARATUR DESA KECAMATAN TABIR ILIR KABUPATEN MERANGIN)
Dokumentasi Kegiatan PKAP-OTDA

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PAJAK,PEMANFAATAN INSENTIF DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG DI LENGKAPI DENGAN AUDIT PAJAK DAERAHDAN PERTANGGUNGJAWABANNYA. TANGGAL 11 - 14 OKTOBER 2017, HOTEL J4 ,LEGIAN KUTA BALI (BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NABIRE)

IMPLEMENTASI KEPMENDAGRI NO 900.1.155-3406 TAHUN 2024 TENTANG HASIL VERIFIKASI , VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan. kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna

mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas

waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) akan mengadakan bimtek nasional dengan menghadirkan para pakar dan narasumber yang berkompeten di bidangnya dengan tema :

IMPLEMENTASI KEPMENDAGRI NO 900.1.155-3406 TAHUN 2024 TENTANG HASIL VERIFIKASI , VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Bulan Februari 2025
Rabu – Sabtu, 05 s.d 08 Februari 2025	Hotel Fabu Bandung
Rabu – Sabtu, 12 s.d 15 Februari 2025	Hotel Ibis Senen Jakarta
Rabu – Sabtu, 19 s.d 22 Februari 2025	Hotel 88 Mangga Besar Jakarta
Senin – Kamis, 24 s.d 27 Februari 2025	Hotel Amaris Malioboro Jogja
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Bulan Maret 2025
Rabu – Sabtu, 05 – 08 Maret 2025	Hotel Arcadia Jakarta
Rabu – Sabtu, 12 – 15 Maret 2025	Hotel J4 Legian Bali
Rabu – Sabtu, 19 – 22 Maret 2025	Hotel 88 Mangga Besar Raya Jakarta
Rabu – Sabtu, 26 – 29 Maret 2025	Hotel Luminor Mangga Besar Jakarta
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Bulan April 2025
Rabu – Sabtu, 02 – 05 April 2025	Hotel Arcadia Jakarta
Rabu – Sabtu, 09 – 12 April 2025	Hotel J4 Legian Bali
Rabu – Sabtu,16 – 19 April 2025	Hotel 88 Mangga Besar Raya Jakarta
Rabu – Sabtu, 23 – 26 April 2025	Hotel Fabu Bandung
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Biaya Konstribusi Peserta @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Untuk permintaan surat dan informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Sdr;Muh Taufiq, di Nomor Hp : 085242300091. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami terima kasih terima kasih.

Fasilitas Peserta :

Materi, Tas & Perlengkapan Belajar

Sarapan Pagi, Makan Siang, Makan Malam dan CoffeBreak

Sertifikat Pelatihan

Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group/Rombongan (Minimal 5 Orang)

Baca Selengkapnya

PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK SESUAI DG PEDOMAN PERMENPAN NO 173 THN 2024 DAN DIGITALISASAI PENILAIAN EKINERJA SERTA KONVERSI INTEGRASI PENYESUAIAN ANGKA KREDIT MELALUI APLIKASI DISPAKATI SESUAI PERATURANBKN NO. 3 THN 2023

Tidak ada komentar

Keputusan Menteri PANRB Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusuanan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN Tahun 2024 Dalam menentukan dalam menyusun anjab dan ABK, terdapat serangkaian proses yang harus dilewati satu-persatu. Pertama adalah identifikasi mandat, desain organisasi, struktur organisasi, dan proses bisnis. Selanjutnya, pembentukan tim pelaksana penyusun anjab dan ABK yang kemudian akan melakukan analisis jabatan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan, validasi kebutuhan, serta penyusunan peta jabatan.Setelah penyusunan anjab dan ABK selesai, hasilnya kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi e-formasi. Bagi pemerintah daerah, juga menyampaikan hasil analisis jabatan dan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi DISPAKATI (Digitalisasi sistem penilaian angka kredit konvensional ke integrasi) adalah aplikasi berbasis online yang ditujukan untuk membantu instansi pemerintah pusat/daerah dan/atau instansi pembina dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) akan mengadakan bimtek nasional dengan menghadirkan para pakar dan narasumber yang berkompeten di bidangnya dengan tema :

PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK SESUAI DG PEDOMAN PERMENPAN NO 173 THN 2024 DAN DIGITALISASAI PENILAIAN EKINERJA SERTA KONVERSI INTEGRASI PENYESUAIAN ANGKA KREDIT MELALUI APLIKASI DISPAKATI SESUAI PERATURANBKN NO. 3 THN 2023

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Bulan Februari 2025
Rabu – Sabtu, 05 s.d 08 Februari 2025	Hotel Fabu Bandung
Rabu – Sabtu, 12 s.d 15 Februari 2025	Hotel Ibis Senen Jakarta
Rabu – Sabtu, 19 s.d 22 Februari 2025	Hotel 88 Mangga Besar Jakarta
Senin – Kamis, 24 s.d 27 Februari 2025	Hotel Amaris Malioboro Jogja
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Bulan Maret 2025
Rabu – Sabtu, 05 – 08 Maret 2025	Hotel Arcadia Jakarta
Rabu – Sabtu, 12 – 15 Maret 2025	Hotel J4 Legian Bali
Rabu – Sabtu, 19 – 22 Maret 2025	Hotel 88 Mangga Besar Raya Jakarta
Rabu – Sabtu, 26 – 29 Maret 2025	Hotel Luminor Mangga Besar Jakarta
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Bulan April 2025
Rabu – Sabtu, 02 – 05 April 2025	Hotel Arcadia Jakarta
Rabu – Sabtu, 09 – 12 April 2025	Hotel J4 Legian Bali
Rabu – Sabtu,16 – 19 April 2025	Hotel 88 Mangga Besar Raya Jakarta
Rabu – Sabtu, 23 – 26 April 2025	Hotel Fabu Bandung
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Fasilitas Peserta :

Materi, Tas & Perlengkapan Belajar

Sarapan Pagi, Makan Siang, Makan Malam dan CoffeBreak

Sertifikat Pelatihan

Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group/Rombongan (Minimal 5 Orang)

Baca Selengkapnya

BIMTEK PERPRES 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

Tidak ada komentar

SHSR adalah standar harga yang ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum di dalam penetapan standar di daerah terhadap harga satuan dimana harga satuan di daerah sering terjadi perbedaan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu standar agar tercipta efisiensi. Hal ini sesuai arahan presiden agar anggaran di daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. SHSR digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Ketentuan mengenai SHSR harus digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) akan mengadakan bimtek nasional dengan menghadirkan para pakar dan narasumber yang berkompeten di bidangnya dengan tema :

PERPRES 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Bulan Februari 2025
Senin – Kamis,03 s.d 06 Februari 2025	Hotel Fabu Bandung
Senin – Kamis,10 s.d 13 Februari 2025	Hotel Ibis Senen Jakarta
Senin – Kamis,17 s.d 20 Februari 2025	Hotel 88 Mangga Besar Jakarta
Senin – Kamis, 24 s.d 27 Februari 2025	Hotel Amaris Malioboro Jogja
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Bulan Maret 2025
Senin – Kamis, 03 s.d 06 Maret 2025	Hotel Fave Bandung
Senin – Kamis, 10 s.d 13 Maret 2025	Hotel J4 Legian Bali
Senin – Kamis, 17 s.d 20 Maret 2025	Hotel 88 Mangga Besar Raya Jakarta
Senin – Kamis, 24 s.d 27 Maret 2025	Hote Arcadia Mangga Dua Jakarta
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Bulan April 2025
Senin – Kamis, 07 s.d 10 April 2025	Hotel Fave Bandung
Senin – Kamis, 14 s.d 17 April 2025	Hotel J4 Legian Bali
Senin – Kamis, 21 s.d 24 April 2025	Hote Arcadia Mangga Dua Jakarta
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Fasilitas Peserta :

Materi, Tas & Perlengkapan Belajar

Sarapan Pagi, Makan Siang, Makan Malam dan CoffeBreak

Sertifikat Pelatihan

Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group/Rombongan (Minimal 5 Orang)

Baca Selengkapnya

TEMA POPULER

1	BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI).
2	BIMTEK RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) BERDASARKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) 2024.
3	BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS SESUAI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2023
4	BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD – RI DAN PENYUSUNAN SSH.
5	BIMTEK PENYUSUNAN RKA SESUAI PP NOMOR 6 TAHUN 2023
6	BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G
7	BIMTEK SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
8	BIMTEK PERATURAN BKN NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
9	BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
10	BIMTEK PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019
11	BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022.
12	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022.
13	BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
14	BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).
15	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
16	BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN KEUANGAN BENDAHARA SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERRTANGGUNGJAWABAN PEMDA.
17	BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
18	BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
19	BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD).
20	BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020.
21	BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.
22	BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.
23	BIMTEK PENERAPAN NO. 119/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) DAN NO. 112/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK).
24	BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.07/2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
25	BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD.
26	BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD
27	BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA.
28	BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASISSISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).